tugas dan wewenang presiden

Ini Tugas dan Wewenang Presiden Berdasarkan UUD 1945


Pernahkah Anda memikirkan tugas dan wewenang Presiden Republik Indonesia? Ya, saat ini kursi Presiden negara kita dijabat oleh Ir. H.Joko Widodo sejak tahun 2014. Beliau adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia.

Ketika kita mendengar kata “presiden”, maka tentu yang terlintas di benak kita adalah kepemimpinan. Tugas utama presiden negara adalah mengelola wilayahnya. Namun, ternyata lebih banyak lagi tugas dan wewenangnya jika kita berbicara tentang jabatan Presiden Republik Indonesia.

Lalu apa tugas dan wewenang presiden? Simak detail lengkapnya di bawah ini.

BACA JUGA: Pengertian Ikhlas beserta ciri-ciri dan contohnya dalam Islam

Tugas dan Wewenang Presiden Indonesia

tata bahasa

Di Indonesia, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan negara. Ia termasuk dalam cabang eksekutif pemerintahan dan juga Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia.

Perumusan tugas dan wewenang Presiden Republik Indonesia sebenarnya telah dilakukan sejak awal persiapan negara kita untuk merdeka. Semua itu tertuang dalam UUD 1945 yang dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

BACA JUGA: Pramuka Dasha Dharma penuh dengan konten dan makna

Undang-undang yang mengatur tugas dan wewenang Presiden Indonesia

Pikiran Rakyat

Hampir semua tugas dan wewenang Presiden Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Bab III, Kekuasaan Pemerintahan Negara. Dari Pasal 4 sampai Pasal 15, tugas presiden dijelaskan secara rinci.

Namun, ada beberapa pasal penting yang perlu ditekankan ketika membicarakan tugas ini. Di bawah ini adalah ringkasan.

BACA JUGA: 10 Mimpi Dikejar Ular, Apa Tandanya? Inilah jawabannya!

1. UUD 1945 pasal 4.

Pasal 4 UUD 1945 menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia berkuasa berdasarkan Undang-Undang Dasar dan akan dibantu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Teks Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

  1. Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan negara sesuai dengan UUD.
  2. Dalam pelaksanaan tugasnya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden.

2. Pasal 5 UUD 1945

Pasal 5 UUD 1945 menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ia juga dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk pembuatan undang-undang. Teks Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

  1. Presiden memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan undang-undang yang tepat.
Baca juga  Cek Kurs Dollar Hari Ini di BCA dan Bank Mandiri Sebelum Tukar

3. UUD 1945 pasal 17.

Meskipun Pasal 17 termasuk dalam Bab V, namun tetap mendefinisikan tugas dan wewenang Presiden. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Presiden Republik Indonesia akan dibantu oleh sejumlah menteri. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk menjadi kepala departemen negara.

Teks Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

  1. Presiden dibantu oleh para menteri negara.
  2. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  3. Para menteri ini mengepalai departemen pemerintah.

4. UUD 1945 pasal 20.

Pasal 20 menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan kepanjangan tangan Presiden Republik Indonesia untuk mengembangkan berbagai kebijakan untuk kepentingan rakyatnya. Seperti disebutkan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia dapat mengesahkan undang-undang jika disetujui oleh DPR.

Teks Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

  1. Setiap undang-undang membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. Jika RUU tersebut tidak disetujui oleh DPR, maka RUU tersebut tidak dapat diajukan kembali ke sidang DPR saat itu.

5. UUD 1945 pasal 23.

Pasal 23 UUD 1945 juga merupakan salah satu pasal yang keberadaannya sangat penting. Mengapa? Pasal 23 secara langsung membahas masalah keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teks Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

  1. Anggaran pendapatan dan belanja setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah, pemerintah akan mengeksekusi anggaran tahun lalu.
  2. Semua pajak untuk keperluan pemerintah didasarkan pada undang-undang.
  3. Jenis dan harga mata uang ditentukan oleh hukum.
  4. Keuangan publik juga diatur oleh undang-undang.
  5. Untuk memverifikasi tanggung jawab keuangan publik, dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan yang ketentuannya diatur dengan undang-undang. Hasil audit tersebut menjadi perhatian DPR.

Tugas Presiden menurut UUD 1945 (UUD 1945)

Sekretariat Kabinet

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tugas Presiden Republik Indonesia dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ada tugas Presiden sebagai Kepala Negara dan tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Jadi apa perbedaan di antara mereka?

Baca juga  Simak Kurs Dollar Hari Ini di Awal Pekan Sebelum Tukar

1. Tugas Presiden sebagai Kepala Negara

Tugas dan Wewenang Presiden
Departemen Luar Negeri
  • Memiliki kekuasaan tertinggi atas tentara, angkatan laut, dan angkatan udara berdasarkan Pasal 10 UUD 1945.
  • Presiden memilih dan memutuskan pengangkatan duta besar dan konsulat berdasarkan pasal 13 ayat 1 UUD 1945.
  • Penerimaan dan akomodasi duta besar dari negara lain berdasarkan ayat 2 Pasal 13 UUD 1945.

BACA JUGA: 60 Motto Hidup Bermakna yang Dapat Mengangkat Semangat Anda

2. Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

Tugas dan Wewenang Presiden
Koneksi
  • Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara menurut Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945.
  • Menetapkan peraturan pemerintah untuk menegakkan hukum yang berlaku sesuai dengan ayat 2 Pasal 5 UUD 1945.
  • Mengangkat dan memberhentikan menteri sebagai pembantu urusan pemerintahan berdasarkan pasal 17 ayat 2 UUD 1945.
  • Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disepakati dengan DNR menjadi undang-undang yang berlaku berdasarkan ayat 1 Pasal 5 UUD 1945.
  • Penyusunan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian diusulkan oleh Presiden untuk dibahas dengan DPR, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (CRA) berdasarkan ayat 1 Pasal 23 UU.
  • Menetapkan anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang dipilih oleh DPR berdasarkan pertimbangan DPD.
  • Mengkonfirmasi dan mengangkat hakim agung dari Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Komisi Yudisial dan DPR.
  • Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
  • Menetapkan anggota Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi atas usul Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden.

BACA JUGA: 20 Jenis Rempah-rempah Indonesia untuk Dapur dan Khasiatnya

Kekuasaan Presiden menurut UUD 1945 (UUD 1945)

Tugas dan Wewenang Presiden
Pelopor Viratama

Presiden Republik Indonesia tidak hanya sebatas tugas, ia juga memiliki beberapa kekuasaan yang tercantum dalam UUD 1945. Apa saja kekuasaan tersebut?

1. Wewenang, tugas, dan kedudukan presiden

  • Kepemilikan kekuasaan menurut UUD 1945.
  • Memiliki kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara.
  • Mengajukan RUU ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR untuk ditindaklanjuti berdasarkan ayat 1 Pasal 5 UUD 1945.
  • Dapat menyatakan perang, berdamai dan mengadakan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR berdasarkan ayat 1 Pasal 11 UUD 1945.
  • Kesepakatan internasional lainnya dapat disimpulkan yang berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan masyarakat, terkait dengan beban keuangan negara dengan persetujuan DPR.
  • Kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya. Syarat dan akibat dari menyatakan bahaya ditetapkan dengan undang-undang sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945.
  • Wewenang Pengampunan, Rehabilitasi, Amnesti, dan Pencabutan Tunduk pada Pertimbangan Mahkamah Agung Berdasarkan Pasal 14 UUD 1945.
  • Berwenang memberikan pangkat, lencana, dan tanda kehormatan lainnya berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945.
  • Membentuk Dewan Pertimbangan Agung yang bertugas memberikan nasihat dan nasihat kepada Presiden berdasarkan Pasal 16 UUD 1945.
  • Memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang apabila dalam keadaan mendesak yang memaksa sesuai dengan ayat 1 Pasal 22 UUD 1945.
Baca juga  Ukuran Kertas F4 dalam Cm dan Cara Membuatnya di Word

Nah, Sedulur, di atas adalah ringkasan tugas dan wewenang Presiden Republik Indonesia. Tugas dan wewenang yang telah kita pelajari di atas didasarkan pada UUD 1945 (UUD 1945). Semoga artikel ini bermanfaat bagi Sedulur dan menambah pengetahuan serta pemahaman terkait institusi di negara kita, ya!

Ingin punya bulan tanpa repot? aplikasi super larutan! Mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan rumah tangga ada. Selain harga yang murah, Sedulur juga bisa merasakan kenyamanan berbelanja dengan ponsel. Anda tidak perlu keluar rumah, produk Anda akan langsung dikirim.

Bagi Anda yang memiliki toko kelontong atau kios, Anda juga dapat berbelanja dalam jumlah besar atau grosir melalui aplikasi super. Harga dijamin lebih murah dan keuntungan akan lebih tinggi.




https://wvmuseums.org